Cara Melapor SPT Tahunan (Pengalaman Pribadi)

JAM MASIH menunjukkan pukul 08.00 pagi. Jalan di kotaku masih terlihat sepi.

Tapi saya sudah berada di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungguminasa Kabupaten Gowa. Kantor ini terletak di Jalan Mesjid Raya No. 24, Sungguminasa.

Pas baru tiba di kantor pajak ini, saya sudah melihat ada banyak yang antre. Puluhan.

Ini kali pertama saya mengurus SPT Tahunan. Ya, sebab saya baru memiliki  NPWP kurang dari setahun. Saya punya dua NPWP. NPWP pribadi dan NPWP perusahaan.

Saya lalu bertanya kepada petugas pelayanan pelaporan SPT. Pertama kali, saya ditanya apa sudah punya efin atau belum. Karena baru pertama kali melapor, otomatis saya belum punya.

Akhirnya saya pun mengisi kertas kosong yang diberikan petugas untuk permohonan efin. Di dalam kertas itu ditulis nama wajib pajak, nomor npwp, nomor KTP, email dan nomor HP. Ini semua wajib ada.

Saat di lokasi, kulihat seorang pria dewasa yang tak punya email, ia pun diminta oleh petugas untuk membuat email dulu, atau melapor kepada anaknya, jika ia sudah punya email yang mungkin dia lupa.

Setelah itu, kertas yang berisi data diriku pun kuserahkan kepada petugas. Akhirnya saya diberikan nomor antrean.

Saya mendapat nomor 30. Namun sebelum itu, saya disuruh untuk menulis di buku tamu, data seperti yang ada di form efin sebelumnya. Hanya saja mesti ditambah alamat.

Setelah itu saya mengantre. Tiap nomor yang dipanggil, kurang lebih dua menit. Ketika saya baru pertama kali datang pada pukul delapan, antrean sudah ada di angka 15.

Pas nomor antrean saya dipanggil, saya pun masuk di pintu depan kantor. Tak seorang pun kulihat lewat jendela.

Sesampai di dalam, ternyata saya antre lagi. Memang di dalam ada banyak kursi, dan kulihat ada banyak petugas yang melayani para wajib pajak.

Ada lebih sepuluh kursi pelayanan, tiap orang dilayani oleh satu petugas.

Petugasnya didominasi oleh laki laki. Rata tata masih muda, usia 20-30 an.

Pas nomorku dipanggil, saya pun langsung menghadap. Di ruangan itu saya bertemu dengan pria muda yang membantu saya melaporkan SPT Tahunan. Sekaligus membuatkan akun di portal online djp.

Dia pun membuka laman djponline.pajak.go.id, lalu memasukkan NPWP saya, membuat password, lalu terbuka.

Setelah itu, saya mesti membuka email pribadi saya, untuk mengklik tautan yang dikirimkan laman itu yang menandakan akun saya telah aktif.

Begitu seterusnya. Hingga pada akhirnya ia tanyakan pekerjaan saya, harta yang saya miliki, penghasilan dan apa saya sudah berkeluarga atau belum.

Dari jawaban jawaban terbuka yang saya ajukan, setelah dikalkulasi, ternyata nilai pembayaran pajak saya adalah nihil alias nol.

(Kenapa bisa nol? Karena penghasilan saya per bulannya belum masuk hitungan sebagai wajib kena pajak).

Oh iya, pria yang membantu saya itu sebetulnya kerja di kantor pajak Bantaeng.

"Saya sebetulnya di Bantaeng, tapi diperbantukan di sini (KP2KP Sungguminasa)," ujarnya.

Setelah itu dia menginformasikan kalau pajak untuk pelaku umkm itu 0,5 persen.

Menurutnya, itu sangat ringan. Tapi karena perusahaan penerbitan saya belum cukup setahun dan belum pernah mengurus penghasilan karyawan (karyawan kami sekarang masih beberapa dan itu pun semuanya berstatus freelance, nanti kerja kalau ada yang minta jasa editing atau desain sampul).

Tapi dia bilang, saya mesti ke kantor pajak lagi April mendatang untuk melaporkan pajak perusahaan (badan).

"Kalau batas laporan SPT Tahunan untuk pribadi sampai Maret, kalau badan sampai April," jelasnya.

Setelah bercerita, dan saya lupa menanyakan namanya, ia memperkenalkan saya dengan temannya. Juga seorang pegawai pajak.

"Saya punya teman di sini, dia itu penulis, nanti saya kenalkan, kamu bisa tukar kontak sama dia."

Lalu saya jawab, "baik."

Setelah selesai mengurus SPT Tahunan, saya pun pulang dengan perasaan tenang.

Saya tak lagi memikirkan 'utang' yang belum dibayar. Atau perasaan dikejar deadline.

Ya begitulah wajib pajak, ketika sudah punya NPWP, di mana pun ia berada mesti tetap diawasi oleh negara.

Jika bukan karena kerja di perusahaan sebelumnya, saya mungkin belum pernah memiliki NPWP.

Tapi saya bersyukur, karena bagaimana pun, sebagai orang yang bercita cita punya perusahaan dan legal (diakui negara; sah di mata hukum), saya mesti melakukan ini semua.

Kuncinya adalah sabar. Urus saja apa yang mesti diurus. Itu saja. Dan dari pengurusan SPT Tahunan ini, mungkin ada yang bertanya berapa biayanya? Baiklah, saya jawab, tidak ada. Saya tak mengeluarkan uang sepeser pun. Baik itu uang fotokopi atau pun parkir. Semuanya gratis. Apalagi berpikir mau bayar ini itu? Tentu tidak ada.

Sekian.

Gowa, 28 Maret 2019

Narasi dan foto: M. Galang Pratama